0
0
Amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan telah terpenuhi selama lebih dari satu dekade. Secara nominal, angka ini terus meningkat setiap tahun, mencapai ratusan triliun rupiah. Anggaran jumbo ini seharusnya menjadi katalisator utama untuk lompatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: seberapa efektif anggaran tersebut digunakan? Sebagian besar dari anggaran 20% ini habis untuk belanja rutin, terutama gaji guru dan tunjangan sertifikasi. Meskipun penting untuk kesejahteraan guru, alokasi ini menyisakan ruang fiskal yang sempit untuk program-program peningkatan mutu, seperti pelatihan guru, perbaikan kurikulum, dan infrastruktur.
Distribusi anggaran juga menjadi masalah pelik. Sebagian besar anggaran pendidikan ditransfer ke daerah (TKD). Sayangnya, penyerapan dan pemanfaatan di daerah seringkali tidak optimal, bahkan salah sasaran. Masih banyak ditemukan sekolah rusak berat, kekurangan fasilitas laboratorium, dan kesenjangan kualitas yang menganga antara sekolah di kota besar dan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Efektivitas anggaran ini tercermin pada skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia yang masih stagnan di peringkat bawah. Ini menunjukkan bahwa suntikan dana besar belum tentu berkorelasi langsung dengan peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa. Fokus harus bergeser dari sekadar “berapa banyak” menjadi “bagaimana dibelanjakan”.
Reformasi tata kelola anggaran pendidikan mendesak dilakukan. Perlu ada pergeseran dari alokasi berbasis input (jumlah siswa/guru) ke alokasi berbasis output/kinerja (peningkatan kualitas belajar). Tanpa perbaikan fundamental dalam perencanaan, pengawasan, dan distribusi, anggaran 20% APBN hanya akan menjadi “ritual” anggaran tahunan tanpa dampak signifikan pada kualitas generasi masa depan.
