0
0
Di era digital, disinformasi menjadi senjata baru dalam politik global. Dari pemilu hingga kebijakan publik, hoaks yang tersebar di media sosial bisa memengaruhi jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Fenomena ini bukan lagi sekadar masalah informasi palsu, tetapi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi dunia.
Disinformasi di Era Digital
Disinformasi bukan hal baru, tetapi media sosial mempercepat penyebarannya. Algoritma platform sering kali memprioritaskan konten sensasional, sehingga hoaks lebih cepat viral dibanding berita valid. Akibatnya, publik sulit membedakan antara fakta dan manipulasi.
Contoh Kasus Global
Pemilu Amerika Serikat 2016 sering disebut sebagai titik awal gelombang disinformasi modern. Laporan intelijen menunjukkan bahwa ada intervensi asing melalui kampanye media sosial untuk memengaruhi pemilih. Hal serupa terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Brasil, dan Filipina.
Dampak pada Demokrasi
Hoaks politik menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Polarisasi sosial semakin dalam, karena masyarakat terbelah dalam “gelembung informasi” yang diciptakan algoritma. Dalam jangka panjang, disinformasi bisa melemahkan fondasi demokrasi.
Teknologi Deepfake
Kini, tantangan semakin berat dengan hadirnya deepfake. Video manipulasi realistis dapat menciptakan kebohongan yang nyaris mustahil dibedakan dari kenyataan. Teknologi ini bisa digunakan untuk merusak reputasi politikus atau menyebarkan propaganda berbahaya.
Upaya Penanggulangan
Beberapa negara mulai membentuk undang-undang anti-disinformasi dan menggandeng perusahaan teknologi untuk menekan hoaks. Namun, tantangan terbesar tetap pada edukasi publik agar lebih kritis dalam mengonsumsi informasi digital.
Penutup:
Gelombang disinformasi adalah ancaman global yang nyata. Dunia membutuhkan kombinasi regulasi, teknologi, dan literasi digital agar politik tetap sehat dan demokrasi tidak runtuh oleh kebohongan.
