Transisi Kepemimpinan di Jepang Pasca-Shinzo Abe: Dampak pada Militerisasi dan Ekonomi.

Transisi kepemimpinan di Jepang pasca-era dominan Shinzo Abe telah membawa perubahan halus namun signifikan dalam kebijakan luar negeri dan domestik, terutama dalam isu militerisasi dan pemulihan ekonomi. Penerus Abe menghadapi tantangan menyeimbangkan janji untuk merevisi Pasal 9 konstitusi pasifis Jepang dengan tuntutan publik untuk fokus pada masalah ekonomi domestik yang mendesak.

Di bidang militer, Jepang bergerak cepat untuk meningkatkan anggaran pertahanan, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Langkah ini, yang didorong oleh ancaman keamanan dari Tiongkok dan Korea Utara, merupakan pergeseran besar dari kebijakan pasifis pasca-Perang Dunia II. Meskipun ada penentangan, dukungan publik terhadap militerisasi meningkat seiring memburuknya situasi geopolitik regional.

Di sisi ekonomi, kebijakan Abenomics (pelonggaran moneter agresif) dipertahankan, namun fokusnya beralih ke reformasi struktural, termasuk dorongan untuk digitalisasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tantangan terbesar adalah memerangi deflasi jangka panjang sambil mengatasi dampak biaya hidup yang tinggi.

Kepemimpinan baru Jepang berusaha memproyeksikan citra stabilitas sambil melakukan reformasi radikal di dalam negeri. Keputusan yang diambil Jepang saat ini, baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi, akan secara fundamental membentuk peran negara itu di Asia, mengubahnya dari negara yang fokus pada perdagangan menjadi pemain keamanan regional yang lebih asertif.